July 30, 2021

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

Beberapa Kemungkinan dalam Judicial Review UU Cipta Kerja

Dokumen Pribadi Penulis

Dokumen Pribadi Penulis

Pendahuluan

Pasca ketokan palu pengesahan RUU Cipta Kerja (pada 5 oktober 2020) di DPR, sontak hal tersebut secara magnitudo melahirkan gelombang respon penolakan dari masyarat. Bahkan secara politik gelombang tersebut berujung pada aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan secara sporadis di berbagai wilayah, baik oleh buruh, mahasiswa, hingga kalangan aktivis, bahkan beberapa kritikus maupun akademis juga tidak lumput memberika catatan berupa antitesa terhadap konsep omnibus yang merupakan (salah satu) metodologi dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baru diterapkan di Indonesia ini.

Akan tetapi berbagai respon maupun catatan antitesa terhadap RUU Cipta Kerja tersebut, sama sekali tidak menggoyahkan konsistensi Pemerintah (DPR dan Presiden) dalam menentukan arah politiknya. Bahkan secara afirmatif pemerintah hendak menggeser perdebatan mengenai polemik RUU Cipta Kerja yang semula berada dalam ranah (nuansa) politik agar ditempuh secara hukum, melalui mekanisme Uji materil/formil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, himbauan pemerintah dalam menyikapi polemik ini, dapat difahami secara normatif, mengingat konsekuensi dari paradigma negara hukum (rule of law maupun rechtstaat) yang dianut pasca reformasi, menghendaki hukum sebagai panglima di negeri ini, sehingga upaya apapun dalam menentukan benar salah, harus ditempuh secara mekanisme hukum bukan politik. Namun di sisi lain, terdapat beberapa pandangan pesimisme juga yang menghiasi langkah ini, mengingat UU Cipta Kerja menggunakan metode omnibus law, yang mencakup puluhan klaster dan berbagai subtansi tersendiri.

Berangkat dari kondisi demikian, tulisan ini secara ilmiah mencoba untuk menakar berbagai kemungkinan dalam proses hukum (UU Cipta Kerja) yang sedang ditempuh saat ini.

Pembahasan

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 secara normatif dapat dilakukan untuk menilai subtansi materi UU (materiele toetsingrecht) maupun tata cara pembentukan, formalitas UU (formele toetsingrecht) (Jimly Ashiddiqie:2009). Konsepsi demikian dapat dilihat pada Pasal 51 UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menghendaki adanya uji materil maupun formil. Oleh karena itu, secara mutatis mutandis, konsepsi tersebut juga berlaku dengan (permasalahan) RUU Cipta Kerja. Lebih lanjut, masyarakat (yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya) dimungkinkan untuk menentukan pengujian UU baik ditinjau dari aspek materil (konstitusionaitas keabsahan materi muatan UU) maupun (validitas) formil, baik wewenang institusi pembentuk, format struktur, dan prosedur pembentukan UU (Anna Erliyana:2009).

Mengenai uji materil, perlu diperhatikan bahwa pengujian materil dilakukan dengan melihat kesesuaian/ketidaksesuain (ketentuan) pasal UU (objek gugatan) dalam UU Cipta Kerja, dengan norma pasal UUD 1945, sebagai batu uji. Dengan demikian pengujian materil akan sangat terfokus pada pasal-pasal yang diujikan dengan mempertimbangkan kerugian konstitusional pemohon, untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan kadar konstitusionalitas sebuah pasal, apakah bertentangan atau tidak, bukan menentukan UU secara keseluruhan. Tentu hal ini akan berdampak pada pembatalan atau tidaknya sebagian pasal/ayat dalam UU (Cipta Kerja) yang diujikan, dan bukan kepada seluruh materi muatan UU.

Di satu sisi, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai ketentuan norma (pasal) yang dirasa belum secara holistik dipertimbangkan ketika penyusunan Undang-undang Cipta Kerja. Namun di sisi lain, UU Cipta Kerja, yang memuat berbagai klaster, jika disandingkan dari sudut pemohon, maka pengujian materi semacam ini, relatif akan memakan waktu yang lama, mengingat subtansi dari UU Cipta Kerja akan sangat terfokus pada pasal-pasal, sedangkan semua klaster yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja, relatif hampir menjadi objek dari gugatan. Oleh karena itu, terdapat pertanyaan, mungkinkan RUU Sapu Jagad ini diatasi dengan Putusan yang bersifat Sapu jagad pula?

Hemat penulis hal ini dimungkinkan, mana kala objek pengujian (pasal) yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan Jantung dari UU Cipta Kerja. Mengingat pembatalan terhadap jantung UU, secara sekuensial berdampak pula pada pembatalan keseluruhan Undang-Undang. Hal tersebut secara praktik pernah dilakukan MK ketika membatalkan UU No. 20 Tahun 2020 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam Putusan 001-021—022/PUU-I/2003, pemohon mengujikan Pasal 16 dan Pasal 17, dan Pasal 68 yang secara konseptual menegasikan domain pemerintah dalam menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan, yang merupakan hajat hidup warga negara, melalui sistem unbundling. Lebih lanjut, dalam ratio decidendie (pertimbangan hukum) MK menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan    konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang    menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut         merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun 2002 …

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang berakibat UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan dinyatakan      tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Adapun mengenai uji formil, hal ini dilakukan dengan melihat ketentuan formal lahirnya sebuah undang-undang, baik wewenang pembentuk UU, format dan struktur UU, hingga prosedur (proses) dalam pembentukan UU. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa berdasarkan Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, uji formil dibatasi secara selama 45 hari sejak disahkannya UU. Mengingat bahwa UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020, maka berdasarkan tenggang waktu, hal tersebut masih relevan untuk diajukan dalam Judicial Review.

Namun terdapat pertimbangan lain yaitu dalam praktiknya, sepanjang berdirinya Mahkamah Konstitusi, ternyata belum ada satupun permohonan mengenai uji formil yang dikabulkan oleh MK dan berdampak pada hilangnya kekuatan hukum mengikat sebuah UU. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa putusan MK, seperti Putusan 27/PUU-VII/2009 mengenai UU No. 4 Tahun 2009 tentang MA, Putusan 79/PUU-XII/2014 mengenai UU 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Putusan MK No. 001-020-021/PUU-I/2003 tentang Ketenagalistrikan, yang secara keseluruhan sepanjang mengenai uji formil, mahkamah menolak secara tegas.

Di satu sisi penolakan Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut hemat penulis patut untuk dipertimbangkan. Mengingat, dewasa ini, beberapa logika penolakan terhadap UU Cipta Kerja hanya disandarkan semata pada UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3), padahal berdasarkan Putusan MK No.27/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan (dalam uji formil) hanya akan menguji UU terhadap UUD 1945 (Pasal 22), dan berbagai ketentuan norma yang berasal dari delegasi Pasal (UUD 1945). Lebih lanjut, hal tersebut secara teknis akan lebih terfokus pada tartib DPR dalam penyusunan UU, dan bukan semata-mata UU 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, jika pemohon menghendaki pembatalan UU secara formil, maka hemat penulis harus secara holistik juga mendasarkan pada logika tartib DPR dalam pembentukan UU.

Terakhir, jika uji formil demikian ternyata dikabulkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapatkah UU tersebut diajukan kembali? Hemat penulis uji formil tidak secara spesifik menyatakan materi UU bertentangan, melainkan hanya berdasarkan prosedur dan proses. Sehingga, jika uji fomil dikabulkan, pemerintah masih memiliki wewenang untuk kembali membahas dan mengesahkan UU dengan catatan bahwa telah sesuai dengan prosedur formil yang sesuai dengan delegasi Pasal 22 UUD1945.

M Reza Baihaki peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia

Telah Tayang : https://news.detik.com/kolom/d-5239294/beberapa-kemungkinan-dalam-judicial-review-uu-cipta-kerja