July 30, 2021

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

DEMOKRASI PANCASILA DAN URGENSI HALUAN NEGARA PADA MASA TRANSISI PANDEMI

Oleh: M Reza Baihaki

Sejak keberlangsungan CoronaVirus Disaster (Covid-19) di Indonesia, pada awal maret 2020 lalu, berbagai gejala dan gelombang disrupsi yang mengarah pada titik krisis bangsa kian bermunculan. Mulai dari sektor kesehatan yang ditandai dengan akselerasi suspect Covid-19, juga pada sektor perekonomian yang mulai menampakkan gejala resesi karena lesunya Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, juga dalam dimensi pendidikan yang memangkas tahapan pendidikan, yang semula menggunakan transformasi nilai dalam sekolah, kini hanya sekedar tranformasi pengetahuan melalui medium virtual, hingga pada dimensi politik, yang dirasa belum cukup mampu menjadi tali simpul bagi pemersatu agenda nasional.  

Postulat demikian, diyakini sebagai pelajaran terpenting dan sekaligus menjadi Pekerjaan Rumah (PR) terbesar yang harus diemban oleh semua anak bangsa khususnya para pemangku kebijakan (policy maker), baik pada periode ini maupun periode yang akan datang. oleh karena kompleksnya permasalahan pandemic efect ini, sudah selazimnya berbagai instumen dan power, baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun masyarakat pada umumnya, diarahkan pada ijtihad dan/atau jihad untuk meminimalisir bahkan memulihkan (to recorvery) berbagai sektor yang terdampak dari covid-19 -bukan hanya terkait mengenai ekonomi dan kesehatan semata, melainkan berbagai sektor yang juga merupakan modal negara- agar dapat take off menuju titik kulminasi sebuah peradaban bangsa.

Berdasarkan anasir-anasir tersebut, Indonesia (pemerintah, swasta dan masyarakat) perlu mengambil langkah secara tepat cermat dan akurat, sebab penangan dan pemulihan pandemic effect harus berkesinambungan dan berkelindan dengan waktu dan potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini setidaknya dapat dimulai dari menetapkan skema progresif dan emansipatoris, yang tidak terkungkung pada doktrin maupun atensi politik tertentu. Sebab tidak mungkin pemulihan dan pembangunan negara sebesar indonesia ini hanya disandarkan pada visi dan misi presiden semata (Sri Soemantri:2000). Oleh karenanya penting untuk dilahirkannya skema baru yang demokratis, progresif dan emansipatoris ini, yang paling tidak merupakan road map, serta rangkuman karya moral intelektual bangsa indonesia, yang memadukan konsep pembangunan semesta berencana (orde lama) dan Garis Besar Haluan Negara (orde baru) dengan mempertimbangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (orde reformasi).

Semesta Berencana, GBHN dan SPPN

Soekarno dalam kesempatan memahamkan dan mendidik rakyatnya, tepatnya, 3 (tiga) hari selepas mem-proklamasikan kemerdekaan, mengungkapkan bahwa: “kemerdekaan bukanlah menyudahi persoalan-persoalan kehidupan, melainkan mendatangkan permasalahan-permasalahan baru, namun setidaknya, kemerdekaan juga memberikan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut.” (Yudi Latif:2019).

Ungkapan soekarno tersebut setidaknya merupakan refleksi intelektual atas pemahaman yang holistik terhadap konsep bernegara. Sebab, keberadaan negara disamping merupakan kolektifitas rasa dan asa, ternyata juga disertai dengan beban dan tujuan kompleks, yang justru dapat mengarah pada berakahirnya negara tersebut (secara singkat) -jika mengabaikan ekuibrium kedua postulat tersebut-. Ibarat air dan api, yang dapat menyegarkan, namun di lain sisi, jika pengelolaannya buruk, dapat juga menyulut bara api.

Oleh karena konsep bernegara dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan kebangsaan, jauh-jauh hari, pada generasi pertama (orde lama), presiden pertama melalui manifesto politiknya melakukan introdusir skema untuk generasi pertama bernama “Semesta Berencana”. Singkatnya, berbekal demokrasi terpimpinnya, konsep semesta berencana mengusung Tri pola pembangunan yang mencakup: proyeksi pembangunan, penjelasan pembangunan, dan pembiayaan pembangunan. Dalam suasana pasca kemerdakaan, bidang ekonomi rakyat masih tergantung pada suasana penjajahan. Banyak sektor-sektor ekonomi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Negara atau pengusaha-pengusaha nasional. Oleh karenanya, terlihat bahwa skema pembangunan pada orde lama setidaknya merupakan momentum transisi penguasaan kekayaan nasional yang semula dikuasai oleh kolonial beralih kepada negara berdaulat.

Peralihan kekuasaan politik pada orde lama, memberikan pandangan yang lebih optimistik untuk melaksanakan dan melanjutkan pembangunan negara, melalui Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara (GBHN). Kendati demikian, pada dasarnya, GBHN telah ada dan terkonsepsikan pada UUD 1945 (pra-amandemen), namun mengingat instabilitas pemerintahan yang terjadi pada masa orde lama, keberadaan GBHN relatif belum secara normatif diberlakukan, dan tepat pada masa orde baru, melalui Presiden Kedua, GBHN baru dimulai dikonstruksikan secara sistemik, terpadu dan berkesinambungan dengan serpihan Rencana pembangunan lima tahun (repelita). Lebih lanjut, pola pembangunan ini, menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembentuk GBHN dan presiden sebagai chief of executive dan mandataris MPR yang bertugas menjalankan GBHN, sehingga secara sekuensial, presiden tidak boleh memiliki visi dan misinya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Selama tiga dasawarsa lebih, keberlangsungan orde baru menjalankan GBHN, hingga akhirnya reformasi tahun 1998 kemudian memicu instabilitas politik negara dan kembali mengguncang dan mendistorsi konsep pembangunan. Melalui amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai GBHN dihapuskan dan diganti melalui skema Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di satu sisi, transisi sistem politik ini cukup mendasar dan argumentatis, sebab dilakukannya melalui constitutional reform. Namun di lain sisi, hal yang luput untuk diperhitungkan adalah mengenai paradigma pola pembangunan yang kemudian relatif bergeser secara sentrifugal mengarah pada atensi Demokrasi mayoritarian vs Demokrasi minoritarian, padahal sebagai sebuah medium bernegara, pembangunan tidaklah diserahkan kepada presiden sebagai ekspresi kekuatan mayoritarian. (Yudi Latif:2017), Alhasil, dalam realitas perpolitikan, selama dua dekade terakhir, pasca reformasi, setiap presiden dapat memiliki preferensi dan gaya kepemimpinan dengan visi dan misi tersendiri, serta out put pembangunan yang relatif tidak disertai dengan tolok ukur yang selektif dan konkrit.

Faham Demokrasi Pancasila dan Instrumen Pola Pembangunan Nasional

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam penelitiannya sekitar tahun 1949, menggambarkan demokrasi dengan menyebut:

Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents”.

Setidaknya melalui penelitiannya, UNESCO hendak memberikan sebuah tesis bahwa spektrum demokrasi, pasca perang dunia ke-2, diyakini menjadi magnet tersendiri bagi negara-negara yang baru merdeka maupun yang telah merdeka. Alhasil pada tahun 1950, tesis tersebut secara afirmatif dibenarkan oleh Amos J Peasle, melalui penelitiannya terhadap 83 konstitusi negara di dunia, dan 74 diantaranya atau setidaknya 90%, secara tegas mencantumkan dalam konstitusi masing masing bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber dari kehendak rakyat, Lebih lanjut,  frasa dalam konstitusi tersebut diyakini merupakan titah dari saripati demokrasi, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Abraham Lincoln, Government of the people, by the people and for the people (Fitra Arsil:2017).

Belakangan keagungan mengenai demokrasi mulai dipertanyakan, sebab, pada faktanya spektrum demokrasi tersebut belum secara kontributif memberikan sumbangsih terhadap ketimpangan sosial di berbagai negara yang menjadikan kesejahteraan sosial sebagai platform dari kemerdekaan. Sebaliknya, hal yang terjadi justru adalah kesenjangan sosial terjadi di berbagai negara dan kian meluas. Melalui Oxfam Briefing Paper 12 Januari 2016, setidaknya tercatat bahwa Separuh Kekayaan di dunia dimiliki oleh 1 % orang (Jimly Ashiddiqie:2018).

Secara lokal, potret tersebut juga terjadi di Indonesia, melalui majalah Forbes tahun 2016, setidaknya tercatat bahwa 1% orang terkaya indonesia menguasai 49% total kekayaan indonesia. Hal yang menarik selanjutnya adalah indonesia tergolong sebagai negara kedua di Asia yang distribusi pendapatan pendudukannya berkembang semakin timpang dengan kesenjangan tertinggi selama dua dasawarsa terakhir, kendati kebebasan dan demokrasi kerap menjadi platform utama pasca reformasi.

Analisa Jimly Ashiddiqie misalnya, memberikan catatan terhadap koeksistensi tersebut, melalui komparasi Indonesia dengan tiongkok, dengan mengajukan hipotesa berupa pelebaran jurang si kaya dan miskin terjadi sebagai konsekuensi meluasnya kebebasan yang diciptakan oleh sistem kekuasaan yang diterapkan. Lebih lanjut, kebebasan tersebut telah membuka ruang liberalisasi yang cukup lebar. Namun kendati demikian, diferensiasi di Indonesia dan tiongkok terjadi ketika dihadapkan pada filter ruang-ruang liberalisasi. Di Tiongkok, liberalisasi dijalankan dalam bidang ekonomi, dengan membuka seluas luasnya ruang bagi siapa saja untuk berinovasi dan berkreativitas, di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, di Industri dan perdagangan, dan di dunia bisnis pada umumnya. Hal yang relatif berbeda di Indonesia, perkembangan ekonomi berjalin dan berkelindan dengan masalah-masalah politik yang juga mengalami liberalisasi yang serba bebas. Alhasil dampak dari kebebasan itu lebih rumit dan kurang terkendali dengan baik, setidaknya tidak sebaik yang terjadi di Tiongkok.

Terlepas dari realita yang terjadi di Indonesia maupun tiongkok dalam dua dasawarsa terakhir ini, hemat penulis penting untuk kembali menelisik, persentuhan sistem politik yang mengusung platform demokrasi dengan pembangunan nasional sebagai manifestasi keadilan sosial. Sebab keduanya bukan berada dalam ruang yang terpisah melainkan bersentuhan dan saling berkontribusi. Pembangunan nasional dalam perspektif keadilan membutuhkan demokrasi sebagai instrumen dan objek dari pembangunan itu sendiri, sedangkan di lain sisi, demokrasi melalui sistem politiknya menghidupi perbedaan dengan visi berupa distribusi keadilan sosial yang juga merupakan objek pembangunan (Rocky Gerung:2012).

Oleh karena vitalnya kedua instrumen tersebut, keberadaan pembangunan dan demokrasi harus didudukan secara komplementer. Di sinilah dibutuhkan sebuah partitur, sehingga orkestra yang berlangsung dari pembangunan dan demokrasi dapat berbuah alunan nada yang berbunyi social justice.

Dalam pengamatan penulis, keadilan sosial setidaknya dapat diupayakan melalui konsep pembangunan yang harus terpisah dari atensi politik praktis, hal demikian dapat dilakukan dengan melalui dua langkah siginifkan. Pertama, paradigma terhadap demokrasi tidak dapat dianggap netral dan ubstain dari upaya transformasi sosial. Artinya, demokrasi tidak hanya dimaksudkan pada dogma kebebasan, persamaan dan kesetaraan semata. Lebih dari itu, Ekstensifikasi dari pemahaman mengenai demokrasi harus mulai mengarah pada konsensus nasional yang berujung pada distribusi keadilan sosial, kalangan ini biasa disebut dengan demokrasi deliberatif.

Tentu hal ini merupakan antitesa terhadap paradigma demokrasi klasik pada umumnya, seperti Joshep A Scumpter yang dalam mempertengahkan demokrasi disensus dan demokrasi konsensus, cenderung mengambil jalan yang kurang elegan dengan memfokuskan pada penerapan demokrasi prosedural melalui pernyataan bahwa tidak mungkin semua rakyat akan dapat dibuat sepakat tentang kebaikan bersama (the common good). Sehingga menurutnya jalan satu-satunya adalah dengan menerapkan sistem yang demokratis walaupun keputusan yang diambil melalui prosedur tersebut belum tentu demokratis.

Sebaliknya, bagi kalangan deliberative democrats, demokrasi kontemporer yang terjadi selama ini telah secara aplikatif mendorong pada degradasi yang cukup signifikan akibat terperangkap dalam konflik kepentingan yang bersifat personal, khususnya berkaitan dengan aktivitas politik yang lebih mengutamakan penampilan ketimbang substansi, melalui “debat kusir” baik yang dilakukan secara publik maupun pertarungan kekuasaan demi ambisi dan keuntungan pribadi (Eric Hieariej:2016). Gambaran demikian, hemat penulis yang setidaknya terjadi di berbagai negara pada abad ke-20 dan awal 21.

Lebih lanjut, dari kedua platform demokrasi tersebut, melalui jalan tengah setidaknya sintesa dapat terbentuk yaitu melalui reformulasi demokrasi pancasila pasca refomrasi, dengan mengambil titik tengah dari demokrasi deliberatif dan demokrasi kontemporer. Hal demikian sangat dimungkinkan, sebagaimana ungkapan Moh Hatta dalam memanifestasikan demokrasi dengan mengatakan bahwa timur boleh mangambil yang baik dari barat tetapi jangan ditiru, melainkan disesuaikan, jangan di-adopteren, melainkan di adapteren (Moh Hatta:1950) Singkatnya, hemat penulis, paling tidak demokrasi pancasila pada masa ini dapat diterjemahkan dengan memaknai demokrasi sebagai upaya transformasi sosial melalui instrumen/prosedural yang tidak kalah penting dari demokrasi itu sendiri. 

Kedua, mengingat bahwa prosedur dari demokrasi tersebut bertujuan pada manifestasi pembangunan nasional dan tidak kalah penting dari demokrasi subtantif itu sendiri, maka perlu dibentuk medium yang aplikatif, berupa haluan negara sebagai prosedur yang direktif dan terbebas dari anasir politik praktis. Mengingat dalam demokrasi yang dianut di amerika (belakangan indonesia) menggunakan skema presidensial dengan menempatkan presiden sebagai puncak dari kekuasaan pembangunan (eksekutif perspection). Padahal sumber legitimasi dari presiden adalah kesementaraan opini, sedangkan dilain sisi kontinuitas pembangunan tidak dapat didistorsi dengan politik presiden yang mewakili kesementaraan opini yang menjadi sumber power presiden. Secara sederhana dapat digunakan ilustrasi Yudi latif yang menyatakan apabila Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, Konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif, maka Haluan Negara mengandung prinsip-prinsip direktif (Yudi Latif:2016). Hal yang kerap selalu tidak termanifestasikan dari ketiga prinsip ini setidaknya adalah bidang haluan negara, sebab pasca reformasi konsep pembangunan cenderung tidak terarah kendati telah tertuang dalam skema Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Hal demikian disebabkan, skema pembangunan dengan pergantian rezim selalu mengikuti mekanisme pasar dari presiden pada waktu tertentu.

Akhirnya, sampailah penulis pada kesimpulan untuk kembali menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang sempat mati suri dalam dua dekade terakhir ini.  Namun tentu tantangan terbesarnya adalah apakah pengembalian GBHN secara conditio sine qua non akan menghidupkan kembali supremasi parlemen dan mereduksi sistem presidensial, mengingat perdebatan dari penghidupan kembali GBHN hanya sekedar berkutik pada penghidupan dan non aktif nya MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Bagi penulis sendiri dihidupkan atau di non-aktifkannya MPR sebagai lembaga tertinggi kembali kepada kesepakatan politik bersama, namun hal yang terpenting dalam optimalisasi pembangunan nasional khususnya pasca pandemi ini adalah dengan memperkuat sistem pembangunan yang demokratis yang pada akhirnya berkontribusi pada demokratisasi pembangunan nasional yang ujungnya dari semua ini, paling tidak kita terlepas dari kesibukan dan lelahnya demokrasi tampa subtansi, menuju pada kesuksesan dalam berdemokrasi, karena kesibukan bukan berarti dapat didefinisikan sebagai kesuksesan (Fahri Hamzah:2018).