October 3, 2022

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

Dilema Negara dan Para Pencari Suaka di Indonesia

Lis Diana

Konflik yang Berkepanjangan

Konflik Internasional yang sering terjadi di berbagai belahan dunia merupakan sebuah problematika politik yang secara intensif menjadi perhatian khusus bagi organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai negara yang tergabung dalam keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), maka Indonesia memiliki kewajiban untuk turut membantu menyelesaikan konflik Internasional yang sekarang marak terjadi. Adapun bentuk partisipasi Indonesia dalam menangani konflik tersebut adalah dengan mendirikan kantor cabang United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai bentuk upaya penyelamatan terhadap korban terjadinya konflik global. Namun, dalam tinjauan yuridis terlihat bahwa Pemerintah Indonesia kurang fokus terhadap penanganan tersebut khususnya pada aspek hukum. Berbagai permasalahan yang muncul sebagai bentuk respon terhadap pemerintah adalah tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang batas izin tinggal bagi pencari suaka (Asylum Seeker) di Indonesia.Kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut berdampak pada banyaknya pencari suaka di Indonesia yang menetap dalam kurun waktu yang cukup lama.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka Indonesia sangat terbebani dengan adanya pencari suaka yang setiap tahunnya terus bertambah. Terlebih lagi mereka hanya sebatas transit di Indonesia dan tidak memiliki peluang untuk berkarya, sehingga cenderung tidak produktif dan hanya menjadi tanggungan bagi bangsa Indonesia. Melihat hal tersebut, kerap kali Indonesia merasakan kebingungan dalam hal penanganan, namun seperti yang kita lihat bahwa sampai saat ini tidak ada satu kebijakan pun yang secara tegas dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Titik Lemah Regulasi di Indonesia

            Sejauh ini peraturan mengenai keberadaan pencari suaka di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penerbitan Perpres ini merupakan sebuah kemajuan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pencari suaka di Indonesia dan merupakan pilihan politik Indonesia untuk tidak dulu meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Namun sayangnya, di dalam Perpres ini hanya membahas secara definitif mengenai penanganan pencari suaka dan hanya mengatur sebagian kecil tanggap darurat. Sedangkan munculnya berbagai macam problematika seperti batas izin tinggal pencari suaka dan aspek lain yang berkenaan dengan operasional belum memiliki ketentuan hukum, sehingga pemerintah kesulitan dan tidak bisa menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh pencari suaka di Indonesia.

            Lebih lanjut, bahwa suatu hukum seharusnya menjadi dasar untuk mengatur kehidupan. Namun apabila isi dari aturan hukum tersebut tidak diberdayakan atau digunakan atau bahkan masih terdapat suatu masalah yang belum ada aturan hukumnya, maka hukum tersebut masih dikatakan melayang dalam ruang hampa. Seperti halnya Perpres yang disebutkan di atas, bahwa adanya Perpres tersebut belum mampu menjawab segala problematika mengenai keberadaan pencari suaka di Indonesia. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah pencari suaka di Indonesia semakin meningkat, sedangkan untuk Indonesia sendiri tidak memiliki kepastian sampai kapan pencari suaka tersebut akan tinggal di Indonesia.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui berita CNN Indonesia, beberapa pencari suaka telah menetap selama hampir 15 sampai 20 tahun tanpa kejelasan. Bahkan berdasarkan pengakuan Naser yang merupakan salah seorang pencari suaka Afganistan, mengatakan bahwa ia dan keluarganya tidak akan meninggalkan Indonesia dengan alasan telah nyaman menetap di Indonesia dan ketakutan terhadap ancaman Taliban di Afganistan. Selain itu, ditambah lagi ketika Pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan baru dengan melakukan pembatasan penerimaan jumlah pencari suaka dan pengungsi, maka hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Dari beberapa masalah yang terjadi, sebenarnya Indonesia menyadari akan hal itu. Namun kesadaran tersebut hanya sebagai pandangan sesaat saja tanpa diiringi dengan sebuah penyelesaian, sehingga hukum yang ada hanya menjadi teks tertulis dan mati karena hukum yang telah dibuat tersebut belum bisa menyelesaikan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi.

Kebijakan Tanpa Instrumen Hukum

Letak geografis Indonesia yang strategis, seringkali menjadi salah satu faktor pendukung bagi para pencari suaka dalam perjalanannya menuju negara penerima suaka. Dengan kedatangan pencari suaka di Indonesia yang tidak memiliki regulasi hukum yang jelas, menimbulkan permasalahan bagi pencari suaka dan kebingungan bagi Indonesia dalam menanganinya. Dengan tidak adanya aturan hukum mengenai batas izin tinggal bagi pencari suaka, maka pemerintah Indonesia secara tidak langsung memberikan izin bagi pencari suaka untuk tinggal di Indonesia. Namun terkadang Indonesia mengalami kebingungan terkait dengan permasalahan pencari suaka, sehingga Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara melakukan beberapa kebijakan yaitu:

Pertama, pemerintah pusat melalui Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang  Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UNHCR terkait dengan permasalahan pencari suaka dan pengungsi. Komunikasi tersebut mendorong UNHCR agar meningkatkan kuota penempatan (resettlement) ke negara ketiga atau negara penerima. Komunikasi ini juga dilakukan agar resettlement tidak terlalu lama di Indonesia karena Indonesia bukan negara penerima dan peratifikasi Konvensi. Kedua, melakukan tindakan deportasi. Tindakan ini dilakukan terhadap pencari suaka yang statusnya ditolak oleh UNHCR dan negara ketiga, artinya mereka sudah tidak bisa lagi ditransfer ke negara penerima lainnya karena ada syarat-syarat yang tidak dapat terpenuhi. Namun pada kenyataannya, masih banyak pencari suaka yang statusnya ditolak dan tidak dilakukan pendeportasian oleh Indonesia dengan alasan kemanusiaan. Ketiga, khusus untuk pencari suaka Rohingnya di Aceh, Pemerintah Indonesia meminta kepada UNHCR untuk mempercepat proses mereka untuk pindah ke negara ketiga dalam kurun waktu satu tahun. Keempat, Direktur Jenderal Imigrasi, mengajukan permohonan kepada pemerintah Australia pada tahun 2016 untuk mengambil lebih banyak pengungsi dari Indonesia.

Dari beberapa kebijakan tersebut, tidak ada satu kebijakan pun yang dapat menyelesaikan permasalahan pencari suaka di Indonesia salah satunya adalah batas izin tinggal bagi pencari suaka. Dari pengamatan penulis, terlihat jelas bahwa Indonesia belum siap dalam menangani pencari suaka. Dapat dilihat dengan ketidaksiapan Indonesia dalam mempersiapkan kebijakan dan regulasi hukum dalam menangani pencari suaka dan segala permasalahannya. Adapun kebijakan jika tidak diiringi dengan regulasi hukum yang jelas, maka kebijakan tersebut hanya melayang di udara.

Perlunya Inisiasi Kebijakan yang Tegas

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait batas izin tinggal bagi pencari suaka hanya sebatas melakukan komunikasi dan koordinasi baik dengan United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR maupun negara ketiga. Namun kenyataannya kebijakan tersebut tidak berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak positif bagi Indonesia. Seperti yang kita lihat sekarang ini, bahwa masih banyak pencari suaka yang ada di Indonesia dan negara ketiga pun tidak membatalkan kebijakannya terkait dengan pembatasan bagi pencari suaka. Selama ini hanya sebatas koordinasi tanpa diiringi dengan instrumen hukum yang jelas, maka Indonesia dan lembaga yang menangani pencari suaka tidak dapat berbuat apa-apa ketika muncul permasalahan baru terkait dengan pencari suaka. Adapun satu satunya aturan yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, namun Perpres tersebut hanya mengatur tentang hak pencari suaka dan penanganannya. Dengan kata lain, bahwa adanya Perpres tersebut tidak bisa menjawab segala permasalahan terkait dengan pencari suaka. Dengan demikian, produk hukum pada Perpres tersebut belum lengkap dan masih banyak kekosongan hukum termasuk batas izin tinggal bagi pencari suaka di Indonesia.