October 3, 2022

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

Emile Durkheim, Hukum Itu Moral Sosial

Yoshua Consuello

Mendengar nama Emile Durkheim atau biasa di sebut Durkheim tentu tidak asing lagi, pasalnya nama ini sudah di kenal sejak Sekolah menengah Atas (SMA) tepatnya pada mata pelajaran Sosiologi. Durkheim adalah seorang sosiolog-positivistik yang beriringan atau berjejer di belakang Karl Marx dan Henry S. Maine yang sering bergulat dengan fakta-fakta empiris  Dalam dunia hukum Durkheim menempatkan hukum sebagai moral sosial. Durkheim sendiri bukanlah tergolong jajaran filsuf klasik yang melulu berurusan dengtan persoalan moral. Disini ia menempatkan hukum sebagai moral sosial, bukan karena ingin menjadi Socrates atau Aristoteles. Durkheim tetaplah seorang Durkheim yakni, seorang positivis. Makanya ia membangun fondasi teori ini di bawah tema “pembagian kerja”. Pembagian kerja tersebut, merupakan fakta empiris, dan dalam fakta pembagian kerja itulah, struktur sosial terancang-bangun. Namun,  yang menjadi pertanyaan mendasar mengapa ia memandang hukum sebagai ‘unit moral sosial’? Pertanyaan inilah yang menjadi gerbang untuk memahami teori Durkheim.

Menurut Durkheim, sistem pembagian kerja menentukan solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu sendiri merupakan unit yang abstrak. Ia merupakan ‘roh’ yang mengikat pada ‘kerangka keyakinan’bersama dalam membangun hidup yang terintegerasi. Inilah dimensi moral yang dimaksudkan Durkheim. Jangan menganggap hal ini cukup karena kerangka keyakinan, tetaplah sebuah unit yang abstrak. Kerangka keyakinan tidak merubah solidaritas sosial menjadi sesuatu yang empirik. Maka dari itu, Durkheim kemudian mencari umit empiris dalam mosaik solidaritas sosial yang abstrak itu. Di situlah ia menemukan hukum sebagai unit yang empiris dari solidaritas sosial.

Konsep Durkheim yang mengatakan hukum sebagai moral sosial pada hakekastnya adalah ekspresi solidaritas yang berkembang dalam suatu masyarakat hukum merupakan cerminan solidaritas sosial. Tak ada masyarakat di mana pun yang dapat tegak dan eksis secara terus- menerus tanpa solidaritas tersebut. sebagai pilar uatana integerasi. Solidaritas sosial bergerak dan berubah senada dan seirama dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Perkembangan ini bertahap dari tradisional ke tahap modern, yang mana selalu diikuti oleh pergeseran solidaritas dari yang mekanis ke organis.hal tersebutn tentu sejalan seiring dengan semakin terdiferensiasinya pembagian kerja di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam konsep Durkheim, diferensiasi pembagian kerja itu merupakan tema sentral yang akan menjelaskan terjadinya berbagai macam perubahan dalam ihwal struktur dan restrukturisasi masyarakat, tipe solidaritasnya, dan fungsi hukumnya.

Durkheim yang lahir empat dasa warsa lebih muda dari Marx dan Maine, nampaknya tertular oleh teori yang bernuansa evolusionisme dan ekonomi dari keduanya. Ia membangun  teorinya tentang hukum di bawah tema “pembagian kerja” hal ini tercermin dari judul karya utamanya De la divison du Travail. Bagi Durkheim, sistem pembagian kerja dalam suatu masyarakat menentukan ke mana arah yang di bangun dalam masyarakat tersebut. dalam masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja yang beragam, maka terbangun solidaritas yang mekanis. Sedangkan dalam masyarakat yang telah mengenal diferensiasi kerja (fungsi, tugas, dan keahlian), cenderung melahirkan solidaritas organis. Menurut Durkheim dua solidaritas tersebut menentukan wajah hukum. Sebab solidaritas yang mekanis, membentuk hukum yang berkarakter menindak. Di sisi lain, solidaritas organis menghasilkan hukum yang berwatak memulihkan.

Baik ‘hukum yang menindak’ maupun ‘hulum yang memulihkan’ keduanya se-iya dan se-kata memiliki tujuan memertahankan integerasi sosial. Ya beda jalan tapi satu tujuan. ‘hukum yang menindak’, merupakan ‘jalan’ (cara dan strategi) yang di tempuh masyarakat tradisional. Sedangkan masyarakat modern mengambil haluan yang berbeda, yakni mengambil dan memanfaatkan ‘hukum yang memulihkan’. Yang perlu di garis bawahi, Durkheim tidak membuat dua tipe tersebut sesuai selera. Tidak sama sekali. Keduanya nmemiliki basis ideologi yang berbeda. Secara tidak langsung hal ini telah tercermin dalam judul buku yang telah di sebutkan penulis sebelumnya. Pembagian kerja menunjuk pada dimensi kehidupan materil masyarakat. Dimensi materil inilah yang mengkondisikan bentuk-bentuk pengorganisasian sosio-kultural yang beraroma khas yang pada akhirnya akan mewarnai sekalian dunia kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Mengikuti alur Durkheim, dalam masyarakat yang masih bersahaja, di mana pembagian kerja masih belum beragam, semua anggotanya memiliki kebutuhan yang sama. Hal ini menumbuhkan ikatan kolektivitas. Dalam emosi kolektivitas ini, terbangunlah kesadaran sosial yang sama dan menyatu dalam kepedulian yang sama. Ini menjadikan landasan filosofi hidup dalam kolektivitas. Landasan filosofi itu, pada gilirannya menentukan nilai, tujuan, cara bertindak, dan warna hukum dalam masyarakat tersebut.

Sebagai masyarakat yang diikat oleh kesadaran sosial sosial yang sama serta ikatan emosi yang sama (solidaritas mekanis), maka dari itu selain mengutamakan moral kolektif sebagai nilai utama, mereka juga disatukan dalam tujuan yang sama yakni, mempertahankan kohesi sosial. Tiap pelanggaran yang dibuat oleh satu mansia di anggap sebagai serangan terhadap masyarakat lain sebagai satu kesatuan. Pelanggaran dimaknai sebagai penodaan terhadap nurani kolektif. Unuk mereaksi perbuatan yang  mengancam tersebut, penindakan diperlukan. Karena hanya dengan reaksi pembalasan yang spontan demikian itu sajalah integerasi sosial akan dapat dilindungi dan dilestarikan.dalam situasi itu pun pula yang mengkondisikan berseminya tipe ‘hukum yang menindak’ dalam masyarakat sederhana.

Di sisi lain hal ini berbeda sekali ndengan masyarakat modern yang mempunyai strategi lain untuk mempertahankan integerasi sosialnya. Dengan tingkat diferensiasi yang majemuk dan memiliki kecenderungan terspesialisasi dalam fungsi yang berbeda, maka konfigurasi masyarakatnya bertopang pada individu. Kepunyaan atau hak milik pribadi menjadi sangat dihormati. Tapi tidak ada masyarakat yang mampu bertahan dengan hanya bertumpu pada diferensiasi segmental yang demikian. Masyarakat tetap membutuhkan integerasi. Karena itu, meski kebebasan dan kemerdekaan individu yang menjadi ideologi utama, masyarakat modern membangun integerasi berasas kontrak. Hubungan-hubungan sosial berjalan tertata dalam sebuah alur kesepakatan dan kontrak yang dilakukan secara bebas tiap-tiap individunya.

Jika kita cermati hal ini tentu menjadi sangat berbeda dan sedikit berseberangan, namun hal ini tentu jangan dianggap sebagai jurang pemisah. Justru perbedaan ini perlu di tanggapi sebagai peluang kerjasama. Dari perbedaan kepentingan, perbedaan keahlian, perbedaan fungsi, dan perbedaan-perbedaan lain antar anggota, justru menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka untuk menjalin kontrak atau kesepakatan. Kerjasama dalam perbedaan (lewat kontrak dan kesepakatan individual) menumbuhkan solidaritas organis. Lebih mendalam Durkheim mengatakan, apa yang dinamakan solidaritas organik itu, sesungguhnya berfungsi sebagai fasilitas untuk memuluskan jalan bekembangnya koherensi dan kohesi antara berbagai bagian atau sektor yang (mulai) tumbuh heterogen di masyarakat. Dari apa yang penulis paparkan dapat di tarik benang merahnya, bahwa hukum dalam hakekat moralnya sebagai ekspresi solidaritas sosial, tak akan mungkin di topang oleh kekuatan-kekuatan sanksi yang bersifat menindak (yang tujuan utamanya adalah untuk melampiaskan balas dendam). Alih-alih begitu, hukum yang terkungkung dengan sanksi-sanksinya akan dituntut kian bersifat restitutif. Dalam atmosfer seperti inilah hukum yang memiliki roh transaksional, tumbuh dan berkembang. Dan oleh karena kontrak antar individu sifatnya privat, maka tugas hukum juga bersifat restitutif untuk mengembalikan kerja sama yang positif. Ujungnya kerja sama yang positif terebut, adalah integerasi sosial (dalam sabuk solidaritas organis).

Referensi
Bernard L., Tanya, dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib  Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
Vilhem, Aubert, Sociology Of Law, Selected Readings, England: Penguin Books Ltd,1969.
William M., Evan Social Structure and Law: Theoretical band Emprical Perspectives. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1990.