September 27, 2021

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

KEBIJAKAN VAKSINASI; NARASI ANTARA HUKUM ATAU HAM

Sumber : Kompas.com

Persoalan kebijakan terkait penekanan laju penyebaran virus Covid-19 belum benar- benar berakhir diiringi dengan peningkatan kasus Corona di Indonesia. Bahkan, setelah lama penantian terciptanya jenis vaksin untuk memutus mata rantai penularan virus ini, perdebatan soal kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin muncul sebagai wacana yang diamati serius oleh beberapa kelompok sebagai suatu fenomena yang janggal. Pasalnya, kegagalan pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan yang kurang konsisten dan tidak tepat menjadi sebuah untrust issue dalam tubuh masyarakat. Padahal vaksin merupakan salah satu instrument pengendalian penyebaran virus corona. Bukan sebagai jalan akhir yang ditempuh. Sehingga pengkampanyean Ayo Vaksin terdengar sedikit berlebihan tanpa dikontrol dengan kebijakan  yang masif secara terukur dan terstuktur.

Ditambah muncul Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Pasal 30 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000. Tak hanya bagi penolak vaksin, denda juga berlaku untuk setiap orang yang menolak molekuler atau PCR sebagaimana dituangkan pada Pasal 29 Perda tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.0000,00 (lima juta rupiah).

Lebih dalam, dapat kita temukan soal aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3) berbunyi bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dapat dipahami bahwa UU Kesehatan ini mengakomodir hak individu yang harus dilindungi dan dihormati, baik itu menerima atau menolak vaksin jenis tertentu dengan alasan

yang logis. Sudah selayaknya pemerintah memastikan bahwa individu tersebut memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun untuk kemudian divaksin. Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman pidana pemenjaraan dan denda merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tertuang pada Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 bahwa: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pemerintah secara halus bisa saja memberikan kebijakan berupa batasan-batasan tertentu bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin, dengan catatan sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia international, tanpa menempuh cara pemaksaan yang ditambah dengan ancaman pidana dan denda.

Tampaknya muncul dinamika peraturan yang tidak beres dalam Perda DKI ini. Dimana secara teoritis, ketika aturan dituangkan lebih lanjut dalam perda. Seharusnya tidak bertentangan dengan Undang-undang sesuai dengan asas lex superior derogate legi inferior. Lebih lanjut aturan terkait denda administratif dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menerangkan bahwa Barang siapa dengan  sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Aturan diatas dalam bentuk UU yaitu Undang-undang Penanggulangan Wabah Penyakit memberikan catatan bahwa denda maksimumnya hanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu bagaimana halnya dengan Perda yang menetapkan denda mencapai Rp. 5.000.0000,00 (lima juta rupiah), dimana seharusnya denda tersebut setara dengan Undang-undang atau lebih rendah. Dan hal yang tidak kalah penting adalah soal term menghalang-halangi agar diberikan ulasan yang clear. Jika tidak, muncul pertanyaan apakah meminta hak untuk tidak divaksin adalah menghalang-halangi sehingga dapat dipidana sebagaimana yang dijelaskan dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular. Sama juga halnya dengan kasus Golput dalam Pemilu. Golput adalah hak. Namun apabila seseorang mengajak orang lain untuk golput, maka itu adalah sebuah crime.

Begitu pula dengan vaksinansi apabila seseorang menolak dengan alasan rasional maka itu pula adalah sebuah hak yang harus dihormati pemerintah.

Rangkaian aturan yang berkaitan dengan situasi ini yaitu Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Wabah Penyakit Menular dan UU kekarantinaan kesehatan hukumnya adalah hukum pidana administrasi. Langkah pidana sudah seharusnya ditempuh paling akhir apabila penegakan hukum tidak lagi berfungsi. Lagi pula, jika masyarakat sudah memahami pentingnya vaksinasi Covid-19 bagi kesehatan, upaya paksa dengan menjatuhkan sanksi pidana tidak perlu lagi dilaksanakan.

Aturan pemberian sanksi ataupun denda bagi yang menolak vaksin dirasa perlu dibenahi. Menimbang bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang dinilai gagal secara struktural mengeluarkan kebijakan, baik menekan angka penyebaran virus corona maupun pendistribusian Bansos yang tidak tepat sasaran diperparah dengan penyalahgunaan bantuan sosial tersebut. Menurut penulis, langkah yang sangat bijak untuk ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengedukasi dan mensosialisikan masyarakat terlebih dahulu secara transparan, lengkap dan akurat terkait vaksin untuk kesehatan yang darurat ini, sebagai salah satu instrument agar menekan dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19, supaya masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan vaksinasi bukan justru memaksakan kehendak pemerintah kepada semua individu lalu memberi sanksi tanpa edukasi yang tepat.

Oleh : Miftahur Rahmah (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum)