July 30, 2021

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

Memahami “Ratio Legis” Revisi RUU MK

M Reza Baihaki

DPR bersama Presiden telah memberikan persetujuan untuk menetapkan revisi Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) sebagai Undang-Undang (1 September 2020). Terdapat berbagai catatan yang dapat menjadi refleksi logika berpikir dari penyusunan undang-undang (ratio legis) tersebut. Di antara poin yang menjadi pokok dalam revisi RUU tersebut adalah persyaratan usia menjadi hakim MK, masa jabatan hakim MK, penambahan personel Dewan Etik MK, dan penambahan asas transparansi dalam seleksi hakim yang masih diajukan dari 3 (tiga) lembaga negara (DPR, Presiden dan MA).

Tulisan ini akan memfokuskan terhadap 2 (dua) poin substansial revisi RUU MK, yaitu syarat usia dan masa jabatan hakim konstitusi. Karena kedua isu utama tersebut yang kini setidaknya menjadi dasar berbagai pengamat isu publik untuk memberikan justifikasi bahwa revisi RUU MK merupakan hadiah bagi hakim MK. Hal ini didasari pada penambahan masa jabatan, yang semula menggunakan konsep periodisasi, 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, kini berdasarkan revisi tersebut pembentuk undang-undang (law maker) adalah berumur 55 tahun dan dapat diberhentikan ketika berusia 75 tahun.Tulisan ini mencoba untuk mengkritisi apakah justifikasi tersebut dapat dibenarkan.Syarat UsiaJika mengamati lebih intens, sejak keberlakuan UU 24 Tahun 2003 tentang MK, syarat usia untuk menjadi hakim konstitusi sekurang-kurangnya berumur 40 (empat puluh) tahun. Dalam pandangan Jimly Ashiddiqie, prasyarat tersebut diambil dari intisari konsep pengangkatan risalah kenabian, yang dimulai pada umur 40 tahun. Bahkan pandangan tersebut diafirmasi oleh seorang psikolog Barat, Elizabeth B Hurlock dengan pameo yang berbunyi life begins at 40.

Belakangan syarat usia tersebut kembali ditinjau dan direvisi oleh pembentuk undang undang melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK, di mana syarat seorang menjadi hakim konstitusi adalah berumur 47 tahun. Penambahan syarat usia tersebut setidaknya menurut catatan pembentuk undang-undang didasari pemikiran bahwa pada usia 47 itulah seseorang dianggap telah memiliki kematangan sebagai negarawan.
Lebih lanjut, perubahan batas usia tersebut menurut DPR adalah sebagai hal yang lumrah, mengingat regulasi mengenai batas usia (jabatan) merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) yang sepenuhnya dimiliki oleh pembentuk undang-undang.

Berselang sembilan tahun dari praktik regulasi tersebut, kini syarat usia jabatan hakim ditambah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 revisi RUU MK. Perubahan tersebut di samping karena pertimbangan psikologis, juga didasari pada pertimbangan bahwa seorang akan jauh lebih memiliki kearifan dan cenderung tidak dapat mencari jabatan lainnya pascapurna tugas dari MK.

Mengingat sebelumnya, jika syarat usia Jabatan 47 tahun disandingkan dengan masa jabatan selama 2 (dua) periode, maka seseorang akan keluar dari MK degan usia 57, dan pada usia tersebut, hakim bersangkutan masih tergolong produktif, sehingga disinyalir jabatan hakim konstitusi yang selama ini diembannya hanya sebagai batu lompatan untuk masuk ke jabatan lainnya, seperti jabatan politik.

Oleh sebab itu, penambahan batas usia tersebut paling tidak sebagai perwujudan dari upaya meneguhkan makna negarawan pada saat seseorang menjabat sebagai hakim konstitusi, sehingga semua ikatan yang dapat mengurangi kualitas kenegarawanan harus ditanggalkan agar dapat merdeka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus (Janedri M Ghafar, 2015).

Penghapusan Periodisasi

Dalam draf RUU MK, usia maksimal seorang hakim konstitusi memang tidak mengalami perubahan dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf c yang menyatakan hakim MK akan diberhentikan dengan hormat bila sudah berusia 70 tahun. Namun hal yang memiliki perubahan adalah absennya norma Pasal 22 UU MK, yang mendesain masa jabatan secara periodik selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Hilangnya norma mengenai periodisasi tersebut bukan tanpa alasan yang matang, jika melihat karakteristik hakim konstitusi, mulai dari tugas pokok dan fungsi yang menyentuh aspek politik (judicialization of politics) disertai dengan rekrutmen dari cabang kekuasaan negara yang juga masih menggunakan pendekatan politik, (9 orang hakim yang masing masing 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden dan 3 oleh Mahkamah Agung).

Penghilangan konsep periodisasi merupakan gagasan dalam meneguhkan independensi lembaga yudikatif atau dalam bahasa Bagir Manan disebut meminimalkan unsur politik dalam ranah yudikatif (politization of the judiciary).

Jika disandingkan dengan praktik selama ini, konsep periodisasi dinilai mencederai independensi hakim konstitusi, sebab seorang yang telah menjabat sebagai hakim konstitusi selama 5 tahun (periode pertama) terkesan akan tersandera didasari ketidakpastian akan keterpilihannya sebagai hakim di periode selanjutnya.

Gejala demikian relatif hampir terjadi ketika hakim konstitusi Arif Hidayat yang diduga bertemu dengan Komisi III DPR kemudian diadukan ke Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan aduan adanya dugaan lobi politik untuk memperpanjang masa jabatannya dalam periode selanjutnya. Walaupun kemudian Dewan Etik memutuskan bahwa tidak terjadi lobi, namun tindakan Hakim Konstitusi yang bersangkutan dinilai melanggar kode etik hakim.

Oleh karenanya, penghapusan periodisasi dinilai sebagai upaya meminimalisir intervensi politik dalam ranah judicial power. Lebih lanjut penghapusan periodisasi tentu berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi. Hal demikian didasarkan pada studi perbandingan negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi yang dalam catatan Pan Moh Faiz dinyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi Indonesia tercatat sebagai masa jabatan tersingkat di dunia. Oleh karenanya perpanjangan masa jabatan adalah hal yang lazim dalam kebutuhan independensi kekuasaan kehakiman.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, hemat saya tidak ada satu pun hal yang dinilai merupakan hadiah bagi hakim konstitusi atas perubahan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dibandingkan jika mengamati proses lahirnya norma-norma revisi tersebut melalui Memori van Toelichting, yang dimulai berdasarkan pengujian materil Undang-Undang MK oleh Binsar Gultom, Lilik Mulyadi, serta beberapa akademisi yang tergabung dalam CSS-UI, yang sejak awal memohonkan substansi untuk mahkamah menafsirkan secara ekstensif masa jabatannya hingga berumur 70 Tahun.

Kondisi demikian justru tidak dimanfaatkan oleh Hakim Konstitusi untuk menggunakan peluang memperpanjang masa jabatannya melalui judicial review. Bahkan melalui dua putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Nomor 73/PUU-XIV/2016, MK menolak untuk mengabulkan fundamentum petendi para pemohon, didasari pada perspektif asas nemo judex in causa sua (bahwa seseorang tidak mungkin menjadi hakim atas perkaranya sendiri) dan konsep judicial restrain (bahwa pengadilan harus mengekang dirinya). Berdasarkan hal tersebutlah, MK kemudian memberikan batas usia hakim agar diatur merupakan proses legislasi atau kebijakan terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy).

Telah tayang : https://news.detik.com/kolom/d-5168941/memahami-ratio-legis-revisi-ruu-mk