July 30, 2021

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila

Indra Rahmatullah

Indonesia adalah negara hukum sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi dengan undang-undang (D’Mutiaras: 1995). Untuk itu negara hukum adalah rule by law not rule by man. Konsepsi tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

Hakikat Negara Hukum
Konsep negara hukum menurut F.J. Stahl harus memenuhi empat unsur yaitu: a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, b. Negara dijalankan berdasarkan trias politica, c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur) dan d. Adanya peradilan administrasi negara untuk mengadili pelanggaran hukum oleh badan-badan negara atau pemerintah (onrechmatig overheidsdaad). Sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, konsep negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan Rule of Law. Konsep ini menekankan pada beberapa asas-asas, yaitu: (1) Supremasi hukum (supremacy of law); (2) persamaan di hadapan hukum (equality before the law); (3) konstitusi didasarkan pada hakhak perorangan (constitution based on individual rights) (Muhammad Tahir Azhary, 1991).

Pancasila sebagai Landasan Negara Hukum Indonesia
Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh Indonesia yang memiliki karaktersitik khusus. Kekhususan itu karena negara hukum Indonesia berjalan di atas asas Pancasila yang menjadi dasar filosofis -ideologis negara. Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Jimly Asshiddiqie, tanpa tahun). Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan social (Jimly Asshiddiqie, tanpa tahun).

Sesungguhnya Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (grundnorm) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (rechtsidee) sebagai kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan bersifat konstitutif karena Pancasila mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai.Selain itu, Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara “staatsfundamentalnorm” dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) (Arief Hidayat,2019).

Oleh karena itu, negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena (Arief Hidayat, 2019): Pertama, Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM. Namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu. Di satu sisi, ini sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan.

Konsepsi ini sangat berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kedua, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan. Dengan sifatnya yang prismatik maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Ketiga, Indonesia adalah religious nation state. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan ini adalah bahwa atheisme dan komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keempat, adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan kolaborasi kedua konsep ini negara hukum Pancasila berusaha untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law) sekaligus melakukan positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kelima, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dengan pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu: a. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; b. berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; c. mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta d. adanya kesamaan visimisi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep negara hukum yang menjadi jargon pada setiap kesempatan adalah negara hukum Pancasila yang memiliki karakter-karakter khusus yang lahir dan tumbuh dari bangsa Indonesia. Karakter ini membedakan dari konsep negara hukum yang berkembang di negaranegara barat yang lebih mementingkan liberalisme dan individualisme. Oleh karena itu, negara hukum Pancasila adalah sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita mulia dalam mensejahterahkan rakyatnya.

Referensi:
Asshiddiqie, Jimly “Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Arsip Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Tanpa Tahun.
Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Prenada Media,1991.
D’Mutiaras, Ilmu Hukum Tata Negara Umum, Jakarta: Pustaka Islam, 1995.
Hidayat, Arief, Negara Hukum Berwatak Pancasila, “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)” di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019.
Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. “The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State,” ‘ Adalah, Volume 3, No. 1 (2019).

Telah terbit di Buletin ‘Adalah : http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16108