July 30, 2021

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

PEMBERLAKUAN GBHN DAN RESTRUKTURISASI LEMBAGA PERWAKILAN (KONSEPSI LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH DALAM AMANDEMEN KONSTITUSI KE-5)

Dalam demokrasi permusyawaratan, politik tidaklah sekedar dikonsepsikan sebagai kegiatan transaksional yang bersifat sirkulatif, dengan pemilu untuk lima tahun semata. Lebih dari itu, agenda politik memiliki meta-nilai berupa transformasi sosial dalam struktur masyarakat, melalui distribusi keadilan yang mengarah pada peretasan jurang ketimpangan sosial dalam masyarakat (Yudi Latif:2018). Postulat demikian yang kemudian menjadi worldview para founding father negara, untuk kemudian menciptakan politik hukum yang emansipatoris dan progresif, dimulai dari mendesain hubungan pusat dan daerah, yaitu dengan melahirkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang berselang sehari setelah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.

Pasca amandemen UUD 1945, hubungan pusat dan daerah didesain dengan konsepsi perwakilan yang berskema teritorial rights dan political rights, melalui DPD dan DPR (Andi Matalatta:1999). Namun ternyata implementasi dari konsep tersebut dinilai bersifat semantik (diluar dari praktik yang dikehendaki cita perumus konstitusi: KC. Wheare:1996), terlepas dari perdebatan mengenai desain lembaga perwakilan yang unicameral, bikameral dan trikameral, desain dua kamar saat ini, justru nampak menjadikan salah satu kamar (DPD) hanya sebagai sub-ordinat dari kamar lainnya (DPR). Bahkan kendati telah ditempuh melalui constitutional review di Mahkamah Konstitusi, corak perwakilan daerah masih dinilai minim bahkan tidak nampak dalam agenda transformasi sosial, sehingga DPD kerap dianggap sebagai contoh representasi yang tidak lazim, yang oleh Stephen Sherlock disebut represents the odd combination of limited power and hight legitimacy (kombinasi dari lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dan legitimasi yang tinggi). Padahal lazimnya, dalam konstruksi perwakilan, keberadaan dua kamar menghendaki keseimbangan agar tidak terjadinya garis demarkasi yang tidak wajar pada fungsi legislasi dan monopoli dalam proses pembentukan undang-undang (Saldi Isra:2019). Oleh karena itu, analisa Jimly Ashiddiqie dan Arend Lijphart terhadap kondisi demikian menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan, yaitu dengan melakukan constitutional reform (amandemen konstitusi) sebagai upaya merekonstruksi lembaga perwakilan agar dapat secara aktif terlibat dalam aktivitas demokrasi subtansial yang terfokus pada upaya transformasi sosial melalui pemberlakuan haluan negara.

PEMBAHASAN

Salah satu gagasan fundamental dari Amandemen UUD 1945 adalah berupa purifikasi (pemurnian/penguatan) sistem presidensial yang dilakukan dengan membatasi masa jabatan presiden, presiden dipilih langsung oleh rakyat, serta presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada parlemen (Saldi Isra:2019). Namun, hal yang luput dari konsepsi tersebut adalah permasalahan mengenai desain kelembagaan perwakilan yang benar-benar ideal dan kontributif, sebab di satu sisi, melalui konsep demikian, seolah pembangunan negara diserahkan kepada presiden semata tanpa mempertimbangkan kelembagaan lainnya. Hal demikian terlihat ketika presiden memiliki visi-misi nya tersendiri, sehingga corak pembangunan hanya berdasarkan preferensi politiknya semata. Lebih lanjut, kondisi demikian dalam pandangan Yudi Latif merupakan konfrontasi dari demokrasi mayoritatian vs demokrasi minoritarian.  

Desain demikian diperparah dengan ketimpangan representasi dalam lembaga perwakilan, disatu sisi DPR merupakan representasi dari partai politik, yang saat ini didominasi dari koalisi presiden. Sedangkan di sisi lain DPD merupakan representasi teritorial yang bersifat lokal, namun minim kewenangan, serta keanggotaan yang relatif lebih sedikit sehingga sukar untuk mewarnai manuver politik lokalnya dalam agenda nasional.

Dalam kondisi demikian, tentu platform demokrasi belum secara maksimal memberikan kontribusi terhadap upaya meminimalisir kesenjangan sosial, sebab salah satu mesin politik yang dinilai pincang, yaitu keseimbangan dalam sumber kekuasaan yang berupa representasi lokal. Lebih lanjut, untuk meneguhkan tesis demikian analisa Jimly setidaknya dapat menjadi benang merah untuk menguraikan permasalahan ini, dengan mengatakan bahwa Di Indonesia, perkembangan ekonomi berjalin dan berkelindan dengan masalah-masalah politik yang juga mengalami liberalisasi yang serba bebas. Alhasil dampak dari kebebasan itu lebih rumit dan kurang terkendali dengan baik. (Jimly Ashiddiqie:2018)

Lebih lanjut, analisa Jimly juga didukung dengan fakta bahwa kesenjangan yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kesenjangan sosial terparah. Setidaknya Hal demikian dapat diperkuat dengan data global wealth report 2019 dan Majalah Forbes 2018 yang menggambarkan bahwa setidaknya tercatat 1% orang terkaya indonesia menguasai 50% total kekayaan indonesia. Bahkan dalam hal ini, Faisal Basri memberikan posisi afirmatif dengan mengatakan bahwa dalam sembilan tahun terakhir pemusatan kekayaan cenderung semakin memburuk, lebih lanjut, dengan data yang sama ia mencoba lebih memberikan spesifikasi yang kongkrit dalam membaca kesenjangan sosial tersebut dengan memberikan ilustrasi bahwa jika data tersebut dinaikkan menjadi 10%, maka orang terkaya di Indonesia, secara akumulatif mereka menguasai 75,3 persen nilai kekayaan Indonesia.   

DESAIN KELEMBAGAAN PERWAKILAN

Desain Kelembagaan Perwakilan dalam Amandemen Ke-V meniscayakan untuk menempatkan DPD sebagai kamar yang sejajar dengan DPR dalam struktur parlemen, kesejajaran lembaga tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengamandemen Pasal 20 UUD 1945 menjadi DPR dan DPD memegang kekuasaan membentukan undang-undang. Lebih lanjut, dalam hal ini DPD dan DPR sama-sama memiliki hak inisiatif dan berbagai fungsi parlemen sebagaimana pada umumnya, seperti legislasi, budgeting, dan pengawasan, yang pada praktiknya akan bersentuhan dengan presiden sebagai chief of executive. Lebih dari itu, desain amandemen UUD 1945 ke-V juga dapat menempatkan kedua kamar untuk bersinergi secara komplementer terhadap arah politik nasional yang lebih progresif dan emansipatoris, yaitu dengan memberlakukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibentuk oleh DPR dan DPD, sehingga dapat menjadi road map bagi presiden untuk memfokuskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Di lain sisi, konsekuensi dari pergeseran fungsi legislasi tersebut, maka presiden dapat diberikan hak veto untuk memberikan persetujuan atau menolak sebuah rancangan undang-undang. Kondisi demikian dalam pandangan Saldi Isra dapat dimungkinkan bahkan lazim dalam praktik negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana pihak eksekutif tidak terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang. C.F. Strong misalnya memberikan posisi intelektual yang afirmatif terhadap konsep tersebut, melalui perbandingan konsep di Amerika Serikat, dengan mengatakan satu-satunya hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah melalui laporan presiden (president’s message) dan tak seorang pun pejabat kabinet presiden diizinkan turut sertadalam sidang salah satu majelis lembaga legislatif (C.F Strong:1975).

Namun, kendati demikian, sebagai konsep checks and balances, veto presiden juga dapat kembali ditolak dengan jumlah dukungan suara tertentu oleh legislatif atau biasa disebut veto overridden.  Oleh karena itu agar tidak menciptakan tendensi politik presiden dan legislatif, yang berakibat pada instabilitas pemerintahan dalam proses pembentukan undang-undang, maka dibutuhkan sikap kenegarawanan bagi pejabat pemerintahan serta dapat juga ditempuh dengan adanya jalur konstitusional judicial review di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya hemat penulis, pilihan politik hukum manapun yang dikehendaki oleh para perumus konstitusi dalam amandemen ke-V setidaknya dapat memberikan refleksi dari kehidupan bernegara yang dikelola oleh semua elemen masyarakat, mengingat negara sebesar indonesia ini tidak hanya mampun dan cukup disandarkan pada visi dan misi presiden semata (Sri Soemantri:2005).

Oleh: Azizah Ratu Buana Khan

Dok. Pribadi (Azizah B K)