October 3, 2022

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

Tawaran Kebijakan Alternatif Persoalan Dwi Kewarganegaraan

Miftahurrahmah

Persoalan Klasik

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan, oleh karena itu masalah kewarganegaraan adalah masalah yang menarik untuk dibicarakan. Dwikewarganegaraan memang menjadi hal yang diimpikan para diaspora Indonesia di berbagai negara mengingat banyaknya WNI diaspora dengan kewarganegaraan tunggal kerap mengalami pelbagai kendala dan keterbatasan. Wacana perlunya pengaturan kewarganegaraan ganda yang tidak terbatas kian mengemuka dan menjadi isu yang terus diperjuangkan para diaspora Indonesia di berbagai negara di belahan dunia. Tuntutan yang di layangkan oleh para diaspora Indonesia mendesak agar pemerintah Indonesia dapat menerapkan status dwikewarganegaraan. Sehingga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bisa mendapatkan kewarganegaraan negara domisili dengan tidak melepaskan diri dari status warga negara aslinya. Wacana ini sempat digemakan terutama pada saat Kongres Diaspora pertama di Los Angeles pada tahun 2012, kemudian disusul dengan acara serupa di Wisma Indonesia, Sydney dengan mengusung tema “Forum Dual Citizenship”.

Tapi sayangnya, pucuk dicinta ulam tak kunjung tiba. Tuntutan yang menjadi aspirasi para diaspora Indonesia dilebih dari 90 negara tidak kunjung melahirkan kebijakan yang melegakan. Pro dan kontra akan tuntutan diaspora terkait dual citizenship ini pun tidak dapat dihindarkan lagi baik dari akademisi maupun praktisi.

Politik Hukum Isu Dwikewarganegaraan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang baru merupakan suatu lompatan besar dari dari undang-undang kewarganegaraan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Kendati memang pada prinsipnya adalah sama yaitu kewarganegaraan Tunggal, tetapi dalam undang-undang ini diperkenalkanlah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orangtuanya. Undang-undang tersebut juga memperlihatkan adanya penerapan dua asas penentuan status kewarganegaraan sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dan setelah anak tersebut berusia 21 tahun, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sesuai dengan kehendaknya. Namun yang menjadi problematika dimana Undang-Undang tersebut belum mampu menjawab persoalan yang menjadi isu sampai hari ini. Pada tahun 2016 lalu, rencana kebijakan diaspora Indonesia menjadi salah satu dari enam fokus yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII dengan mencanangkan kebijakan menyerupai repatriasi aset tanpa ada tebus-tebusan. Namun kebijakan diaspora ini keluar dari daftar usulan Paket Kebijakan setelah disaring menjadi dua fokus. Wacana hanya akan menjadi sebuah wacana. Upaya pemerintah Indonesia untuk melibatkan diaspora membangun ekonomi bangsa Indonesia hanya sekedar diujung lidah tanpa pembahasan yang berlanjut. Juga tidak kalah menarik pengadaan kartu diaspora bagi WNI maupun eks-WNI yang akhirnya hanya menjadi kartu pendataan jumlah diaspora semata tanpa fungsi yang jelas dan tegas. Dalam hal ini kita patut belajar dari negara yang mengeluarkan banyak kebijakan terkait isu diaspora yaitu India.

Menjawab Tapi Tidak Merubah

Dwikewarganegaraan merupakan isu yang sensitif di kalangan banyak akademisi. Pro dan kontra tak dapat dibendung. Bahkan dari sebagian mereka acuh tak acuh untuk membicarakan isu yang tak kunjung usai di sebagian negara developing countries karena dinilai tidak menjadi prioritas utama. Dari pengamatan penulis, Indonesia benar belum siap menghadapi realitas persoalan ini. Melihat masih sulitnya peluang mewujudkan dwikewarganegaraan di lndonesia, maka pendekatan keimigrasian dalam menjamin dan menjaga rasa cinta para diaspora Indonesia dapat menjadi alternatif utama penyelesaiannya. Terkait dengan persoalan keimigrasian tersebut dan dengan melihat praktek di negara lain, seperti India. India mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan pendaftaran kartu identifikasi khusus bagi diasporanya dan memberikan beberapa keistimewaan kepada diasporanya yang biasanya diberikan hanya untuk warga negaranya sebagai upaya menarik potensi diaspora secara besar dalam pembangunan negara. Melalui pengkajian mendalam dan pertimbangan yang matang, kebijakan OCI Card dikeluarkan pemerintah India pada tahun 2005 setelah amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India tahun 1955 (India Citizenship Act, 1955).

Potret di India

Pemberian jangka waktu status kewarganegaraan ganda masih terbatas kepada anak kawin campur. Indonesia belum mengatur hal-hal yang berkenaan dengan persoalan kewarganegaraan ganda yang menjadi isu tuntutan oleh para dispora artinya adalah kebijakan yang hanya terbatas kepada anak hasil kawin campur belum menjadi solusi atas tuntutan dwikewarganegaraan, yang mana berdampak kepada hukum nasional yang tidak akomodatif terhadap kepentingan warga negara di luar negeri serta belum mampu memanfaatkan potensi diaspora. Dalam hal ini, kita patut belajar pada kebijakan negara India dalam menggunakan pendekatan keimigrasian. Beberapa fakta menunjukkan bahwa negara India mampu menciptakan kondisi yang saling memberikan keuntungan antara kepentingan negara dan diaspora melalui kebijakan keimigrasian dan kependudukan yang fleksibel bagi diaspora tanpa merubah sistem kewarganegaraannya. Tujuan pengadaan kartu tersebut adalah untuk mewujudkan kembali ikatan emosional warga India dengan tanah kelahiran, India. Tidak hanya itu, dampak ekonomi juga lebih besar dan menguntungkan.