July 30, 2021

POSKOLEGNAS

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta

Tentang Kami

Dasar Pemikiran

Keilmuan, Keislaman dan Keindonesiaan dalam sejarah berdirinya Negara Indonesia, merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Ketiga komponen tersebut merupakan pemikiran (ijtihad) para pendiri Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka menuju masyarakat madani serta menghilangkan framing yang tercipta dari ketegangan antara agama dan negara. Salah satu reaktualisasi dari gagasan tersebut adalah dengan menciptakan jembatan penghubung yang dapat mensinergikan ketiga komponen tersebut dengan mengartikulasi (ijtihad)  dimensi Syariah (fiqh) dan Hukum (sosio-legal), tampa mendikotomi kedua istilah tersebut.

Reaktualisasi dan reartikulasi dalam dimensi hukum, dapat dilakukan dengan mengkaji dan me-review berbagai ketentuan fundamental hukum positif yang terefleksikan melalui Konstitusi (sebagai resultante tertinggi) dan produk hukum turunannya (legislasi maupun jurisprudensi) yang secara aktual mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Hal ini lazim dilakukan mengingat konsepsi negara hukum yang demokratis (Representative Government Under The Rule of Law) memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat/badan hukum, khususnya perguruan tinggi dalam memberikan respon akademik terhadap proses pembentukan, pelaksanaan dan keberlangsungan hingga evaluasi dari pelaksanaan hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia, pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi liberalisasi dalam berbagai sector dan bidang, khususnya politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum. Hal ini merupakan kondisi yang memprihatinkan sekaligus menjadi tantangan tersendiri, sebab, potret demikian mengarahkan negara pada demokrasi disensus (tampa nilai) dan relatif dapat bersebrangan dari gagasan pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Oleh karena ini upaya merefleksikan gagasan integrasi keilmuan, keindonesian dan keislaman melalui dimensi hukum merupakan hal yang responsif ditengah dinamisasi ketatanegaraan yang sedang berlangsung.

Adapun dimensi Syariah (fiqh), merupakan sumber hukum (legal resource), yang secara materil, dalam praktik bernegara juga merupakan podasi pertama dan utama yang terefleksikan dari sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa”, sehingga keberadaan nilai-nilai Syariah juga diyakini merupakan spirit dari lahirnya berbagai ketentuan hukum positif. Hal tersebut dapat terlihat melalui berbagai produk Undang-Undang yang berbasiskan pada nilai-nilai Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka integrasi antara ilmu hukum dan syariah memerlukan ruang tersendiri yang terfokus, dan otonom dalam upaya melahirkan/menjawab tesis dan antitesa atas problematika yang hadir dalam miniatur ketatanegaraan yang berlangsung saat ini. hal ini juga, dinilai sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mengartikulasikan dan mereaktualisasikan konsep integrasi Keilmuan, Keislaman dan Keindonesiaan sebagai visi utama UIN Jakarta. Berdasarkan postulat demikian, maka sampailah pada pemikiran untuk melahirkan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (PoskoLegnas) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Misi

  1. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada pengembangan studi ketatanegaraan.
  2. Menyebarluaskan gagasan mengenai hasil-hasil penelitian tentang perkembangan legislasi nasional maupun putusan pengadilan.
  3. Mengembangkan forum ilmiah dan diskusi-diskusi kritis dalam perspektif hukum dan demokrasi.
  4. Membangun jaringan dan gerakan untuk mewujudkan perkembangan studi ketatanegaraan Indonesia.

Visi

Menjadikan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional sebagai kiblat pemikiran, penelitian, dan pengembangan studi ketatanegaraan Indonesia.